Tiga tahun berselang, memori bencana gempa-tsunami yang meluluhlantakkan bumi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara, tak bisa dipinggirkan begitu saja. Teramat banyak hikmah yang dapat dipelajari. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyat di negeri ini sedari awal gagap dan kebingungan. Komunikasi yang kacau-balau, koordinasi yang lemah, mental birokrasi yang terlampau sok kuasa, pendekatan yang sentralistik, hingga lambannya respons pemerintah (dari fase tanggap darurat sampai dengan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi sekarang ini), masih terjadi, meski bencana telah berlalu. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias yang dibentuk sejak April 2005 kerap terjebak pada pola pikir project-oriented, tanpa hendak memanusiakan kembali masyarakat Aceh-Nias. Alhasil, pepesan kosong pun sering kali terucap di depan publik.Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Adakah pendekatan manajemen bencana yang lebih baik? Di manakah peran masyarakat? Kedua pertanyaan di atas, memeroleh sambutan dengan diterbitkannya buku berjudul Menari di Republik Bencana: Gelombang Pikiran Pasca Tsunami 2004 (WALHI, 2005). Melalui buku ini, pengambil kebijakan, senator, jurnalis, akademisi, mahasiswa, pegiat lingkungan hidup, dan masyarakat umum dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga. Selamat berpetualang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar